SBY Minta Dana Century Rp13 T di Luar Negeri Diusut

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisin RI untuk memproses dana-dana yang dilarikan oleh pemilik Bank Centuri ke luar negeri.

"Jaksa Agung dan Kepolisian diminta memproses dana-dana yang sudah diblokir di luar negeri yang jumlahnya mencapai Rp13 triliun," ungkap Menko Polhukum Djoko Suyanto usai bertemu Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12/2009).
Menurut dia, data-data mengenai dana Bank Century yang berada di luar negeri tersebut sudah lengkap sehingga dapat ditindaklanjuti. "Data-datanya sekarang sudah lengkap, berkasnya juga segera setelah data dari BPK lengkap diproses oleh Jaksa Agung," ungkapnya.
Yang jelas, sambung Djoko, menurut laporan dari Jaksa Agung dan Kapolri dana tersebut telah diblokir. "Dan nanti akan diadili inabsential kalau perlu. Tapi nanti ada status kejelasan dana-dana itu akan kembali ke negara kita," terangnya.
Sejauh ini, Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi dana nasabah Rp11 triliun yang dibawa ke Hongkong. Kasus itu menyeret Ravat Ali Rijvi dan Hesham al Warraq sebagai tersangka. Mereka adalah pemilik First Gulf Asia Holding yang menjadi pemegang saham pengendali dan menguasai 9,55 persen saham bank Century.
Kasus tersebut bermula dari temuan PPATK tentang uang Century. Dari penelusuran PPATK, ditemukan aset bank Century tersimpan di Hongkong dan Jersey, Inggris. Rinciannya, aset milik Robert Tantular Rp192,5 miliar dan aset atas nama Hesham dan Rafat Rp11,64 triliun.
Seperti diketahui Bareskrim Mabes Polri berhasil melacak dan membekukan uang yang dilarikan di luar negeri dan dalam negeri setara Rp13 triliun.
Akibat dana yang ditilep oleh Robert Tantular ini, aset Cantury gembos hingga triliunan rupiah. Saat harus diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga ini harus menyuntikkan dana hingga Rp 6,7 triliun.
Sementara itu suntikan dana Rp 6,7 triliun banyak digunakan untuk mencadangkan kredit macet sebesar Rp2,5 triliun dan membayar para deposan yang lari dari Bank Century. Belakangan tercium dana talangan Rp6,7 triliun tersebut disalahgunakan bahkan diduga mengalir pada salah satu partai politik dan orang-orang dekat Presiden SBY. (ktp/ram/okz)

Staf Presiden: Boediono-Sri Mulyani Tim Solid Pemberantas Korupsi

JAKARTA - Tudingan yang menyudutkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait skandal dana talangan (bailout) Bank Century, dimentahkan. Sebaliknya, duet tokoh sentral ekonomi di kabinet lalu itu, dianggap sebagai teman dalam setiap upaya pemberantasan korupsi.

Hal demikian diungkapkan staf ahli Presiden di bidang hukum, Denny Indrayana, dalam diskusi 'Refleksi Penegakan Hukum Tipikor 2009' di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/12/2009).
"Saya sependapat dengan Bapak Presiden, bahwa keduanya tidak memiliki kepentingan apapun dalam keputusan itu (bailout)," tukas Denny.
Lebih lanjut, Denny menegaskan, tindakan Boediono dan Sri Mulyani dengan melakukan penyelamatan terhadap Bank Century di masa pemerintahan lalu, merupakan keputusan yang tepat.
"Saya percaya dengan integritas Sri Mulyani dan Boediono," tegas Denny.
Keputusan melakukan penyelamatan Bank Century oleh keduanya, didasarkan atas adanya resiko sistemik. Oleh karena itu atas rekomendasi Bank Indonesia dan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bank yang dimiliki oleh Robert Tantular itu, menerima dana talangan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp6,7 triliun.
Namun siang tadi, mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, menegaskan, jika Bank Century tidak termasuk dalam golongan bank yang bisa berdampak sistemik. Sementara bank yang digolongkan sistemik, yakni Bank Niaga, Bank Bukopin, Bank BNI, BRI, Mandiri, BCA, BTN, Bank Mega, Bank BII, Bank Panin, dan Bank Danamon.(ktp/hri/mbs/okz)

Menkum HAM: Masa Lapas Besar Tak Punya CCTV?

BANDUNG - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat mengkritik tidak terdapatnya kamera CCTV di Lapas Sukamiskin, Bandung. Menurut Patrialis, seharusnya lapas-lapas besar seperti Sukamiskin dilengkapi alat itu agar pengamanan lebih maksimal.

Pernyataan Patrialis disampaikan menyusul kaburnya salah satu narapidana dan tertembaknya seorang sipir penjara Lapas Sukamiskin, Minggu petang. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja tiba dari Sumbar ini mengaku langsung berangkat ke Bandung karena prihatin dengan kejadian tersebut.

"Kita akan evaluasi ke depan soal pengamanan, termasuk kelengkapan CCTV di lapas. Masa lapas besar tak punya CCTV? Kita akan usahakan," kata Patrialis kepada wartawan, di Lapas Sukamiskin, Minggu (20/12/2009) malam.
Selain kelengkapan CCTV, kata Patrialis, pihaknya juga akan mengupayakan penambahan personel pengamanan di lapas. Karena, kata dia, selama ini jumlah petugas pengamanan di seluruh lapas dinilai masih kurang.
"Namun yang jelas, kita akan minta petugas lebih memperketat pengawasan terhadap para pembesuk," kata Patrialis.
Diberitakan sebelumnya, seorang napi kelas kakap di Lapas Sukamiskin Rasit Darwis, berhasil kabur sekitar pukul 15.45 WIB. Selain itu, seorang sipir penjara, Asep Sadam juga menjadi korban penembakan teman Rasit yang berpura-pura membesuk.(ktp/ded/okz)